Dewi, Ni Putu Angelina Kerta
(2018)
Penegakkan Struktur Di Dalam Masyarakat Pers Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kebijakan Verifikasi Institusi Media Oleh Dewan Pers.
Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Kebebasan pers pasca reformasi ditandai dengan lembaga pers dapat
merayakan jaminan atas hak untuk bebas menginformasikan beritanya secara lisan
dan tertulis. Tetapi di dalam suasana kebebasan pers, kepentingan-kepentingan
pemilik modal dan politik mulai mewarnai arah pemberitaan media, menyebabkan
meningkatnya berita yang mengandung hatespeech sampai penyebaran berita
palsu. Berdasarkan kajian strukturasi, permasalahan pers adalah bagian dari
realitas yang berhubungan dengan struktur dan agensi manusia. Di dalam teori
strukturasi dapat dilihat bahwa adanya hubungan timbal balik antara agen dan
struktur. Struktur berbentuk aturan-aturan yang di dalam penelitian ini adalah
kebijakan verifikasi institusi media yang dilaksanakan oleh para agen yang
berbentuk masyarakat pers yang dimobilasi dalam ruang dan waktu. Namun
pelaksanaan kebijakan verifikasi institusi media oleh Dewan Pers mendapat
beragam respon dari masyarakat pers. Salah satunya terlihat memberikan peluang
yang lebih besar terhadap media bermodal besar untuk mendominasi industri
media. Hal ini terkait dengan persyaratan verifikasi institusi media yang harus
berbadan hukum dan memiliki modal minimal lima puluh juta rupiah. Melalui
penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis ini,
peneliti mencari tahu bagaimana pelestarian kapitalisme di masyarakat pers
dengan metode studi kasus perihal kebijakan verifikasi institusi media. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lembaga pers dengan modal besar mendominasi
industri media. Hal ini didukung dengan Dewan Pers sebagai pembuat kebijakan
verifikasi industri media, membuat persyaratan verifikasi yang hanya bisa
dipenuhi persyaratannya oleh lembaga pers yang memiliki modal besar dan
berbadan hukum. Sedangkan lembaga pers yang tidak dapat memenuhi
persyaratan verifikasi institusi media, tidak mendapatkan perlindungan dan
pengakuan hukum yang sama, karena lembaganya tidak terverifikasi Dewan Pers.
Perlu adanya kesadaran dari masyarakat pers bahwa kebijakan verifikasi institusi
media lebih banyak menguntungkan lembaga pers bermodal besar. Oleh karena
itu, ide evaluasi kebijakan verifikasi institusi media oleh Dewan Pers perlu
dilaksanakan dan kesadaran untuk memberi pengakuan yang sama kepada
lembaga-lembaga pers kecil namun menghasilkan produk jurnalistik yang baik.
Termasuk lembaga pers komunitas.
Item Type: |
Thesis
(Bachelor Thesis)
|
Keywords: |
Verifikasi Institusi Media, Struktur, Agensi, Strukturasi |
Creators: |
Creators | NIM |
---|
Dewi, Ni Putu Angelina Kerta | UNSPECIFIED |
|
Contributors: |
Contribution | Name | NIDN/NIDK |
---|
Contributor | Octavianto, Adi Wibowo | UNSPECIFIED |
|
Subjects: |
000 Computer Science, Information and General Works > 070 News Media, Journalism and Publishing > 070 News, mass media, journalism, and publishing |
Divisions: |
Faculty of Communication > Strategic Communication |
Date Deposited: |
13 Jun 2019 02:02 |
URI: |
https://kc.umn.ac.id/id/eprint/6164 |
Actions (login required)
 |
View Item |